PT Solid Gold Berjangka - Selama hampir empat tahun memimpin Indonesia, total utang pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) & Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bertambah hingga ribuan triliun.
Utang yg diambil itu, diklaim pemerintah lebih banyak utk kegiatan-kegiatan produktif, seperti banyak dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur.
Adapun, sejak empat tahun atau pada periode 2014-2018 jumlah utang pemerintah bertambah dr Rp 2.608,8 triliun menjadi Rp 4.253,02 triliun per Juli.
Berikut rincian kenaikannya:
1. Bertambah Rp 1.644 Triliun
Jumlah utang pemerintah bertambah dr Rp 2.608,8 triliun sejak 2014 menjadi Rp 4.253,02 triliun per Juli 2018. Mengutip Dokumen Nota Keuangan, Jakarta, Senin (20/8/2018), posisi utang pemerintah pada 2014 sampai Juli 2018 telah bertambah Rp 1.644,22 triliun.
Kenaikan utang pemerintah saat periode Jokowi-JK tersebut sebagian besar bersumber dr SBN, utamanya SBN dlm denominasi rupiah. Hal itu juga sejalan dgn kebijakan pemerintah utk mengutamakan pengadaan utang baru dlm mata uang rupiah dlm rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan.
Pada 2014, total utang pemerintah sebesar Rp 2.608,8 triliun. Utang tersebut kembali bertambah di 2015 menjadi Rp 3.165,1 triliun. Pada 2016, utang pemerintah kembali bertambah menjadi Rp 3.515,5 triliun, & pada 2017 kembali bertambah menjadi Rp 3.995,1 triliun, & terakhir di Juli 2018 menjadi Rp 4.253,02 triliun.
2. Rincian Utang Pemerintah
Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat periode Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Komposisi utang tersebut terdiri dr pinjaman bilateral sebesar Rp 323,79 triliun yg tumbuh 6,8% atau dgn persentase sebesar 7,61% dr keseluruhan pinjaman. Kemudian pinjaman multilateral tercatat Rp 411,19 triliun tumbuh 10,77% atau sebanyak 9,67% dr total pinjaman.
Selanjutnya pinjaman komersial sebesar Rp 43,32 triliun minus 0,87% atau sebesar 1,02% dr total pinjaman. Lalu ada pinjaman suppliers sebesar Rp 1,04 triliun atau tumbuh 56,32% dgn persentase 0,03%. Lebih jauh juga ada pinjaman dlm negeri sebesar Rp 5,79 triliun atau tumbuh 48,28% atau sebesar 0,03%.
"Rasio utang pemerintah per Juli 2018 29,75% terhadap PDB," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, dlm konferensi pers APBN KiTA di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Pinjaman dr surat berharga negara yg berdenominasi rupiah seperti surat utang negara (SUN) tercatat Rp 2.155,85 triliun tumbuh 10,58% atau sebanyak 50,69% dr total pinjaman. Selanjutnya surat berharga syariah negara yg sebesar Rp 518,67 triliun yg tumbuh 24,88% atau sebesar 12,20%. Sedangkan utk surat berharga negara berdenominasi valas atau SUN valas tercatat Rp 692,11 triliun tumbuh 17,95% atau sebanyak 16,27% dr total pinjaman. Kemudian SBSN denominasi valas tercatat Rp 100,89 triliun atau tumbuh 8,18% yoy atau sebesar 2,37% dr keseluruhan pinjaman.
3. Kapan Bisa Lunas?
Kepala Pusat Studi Ekonomi & Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengatakan bila dihitung secara kasar, maka utang pemerintah bisa selesai dilunasi dlm waktu 10,5 tahun. Perhitungan kasarnya, besaran utang Rp 4.200 triliun yg dibagi cicilan setiap tahunnya Rp 400 triliun.
Walau begitu, Tony mengatakan bahwa utang akan terus bertambah setiap tahunnya. Hitungan tersebut merupakan hitungan kasar bila pemerintah tdk mengambil utang setiap tahun.
"Hitung saja utang Rp 4.200 triliun, dicicil Rp 400 triliun setahun. Tapi kan utang nambah terus setiap tahun," kata TonyTony menjelaskan tambahan utang pemerintah setiap tahunnya sebesar 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yg sekitar Rp 14.000 triliun. Dengan begitu, secara kasar pemerintah akan tambah utang pertahun sekitar Rp 28 triliun.
Dia juga mengatakan, bahwa pemerintah tdk bisa bila tdk menarik utang setiap tahunnya. Sebab bila itu dilakukan, maka pemerintah akan kehilangan stimulus fiskal.
"Hampir tdk ada negara yg bisa. Kalau nekat dilakukan, kita tdk memiliki stimulus fiskal," kata dia.
4. Jumlah Utang dr Zaman Soeharto sampai Jokowi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyebut utang yg dimiliki pemerintah merupakan warisan dr masa lalu. Lantas, bagaimana perbandingan utang pemerintah yg dipimpin Presiden Jokowi saat ini dgn pemerintahan sebelumnya?
Bila dibandingkan dgn rasio utang di era Presiden Soeharto, rasio utang saat ini terlihat lebih terkendali. Namun sejatinya, kondisi utang di era Soeharto & Jokowi sangat jauh berbeda.rasio utang di era Soeharto mencapai 57,7% terhadap PDB. Pada 1998 lalu, utang pemerintah berada di kisaran Rp 551,4 triliun, sementara PDB berada di kisaran Rp 955,6 triliun.
Kemudian di era BJ Habibie, rasio utang terhadap PDB melambung tinggi. Saat itu, utang di era Habibie sekitar Rp 938,8 triliun, sementara PDB Rp 1.099 triliun. Sehingga rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4%.
Rasio utang itu pun mulai mengalami penurunan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau yg akrab disapa Gusdur. Saat itu, rasio utang pemerintah turun tipis menjadi 77,2%. Di mana utang pemerintah sebesar Rp 1.271 triliun & PDB Rp 1.491 triliun.
Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, rasio utang kembali mengalami penurunan. Utang saat era Megawati sebesar Rp 1.298 triliun, sementara PDB Rp 2.303 triliun. Sehingga rasio utang saat itu 56,5% terhadap PDB.Kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, nilai utang meningkat lebih dr dua kali lipat jadi sebesar Rp 2.608 triliun. Walau nilai utang meningkat dua kali libat, namun nilai PDB saat itu juga mengalami peningkatan yg lebih tinggi.
PDB di era SBY mencapai Rp 10.542 triliun atau meningkat berkali-kali lipat dibanding era sebelumnya. Dengan begitu, rasio utang juga hanya sekitar 24,7% terhadap PDB. Rasio utang itu tercatat jadi yg paling rendah hingga saat ini.
Terakhir di era Presiden Jokowi saat ini, utang pemerintah pusat periode Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Rasio utang terhadap PDB yg saat ini mencapai sekitar Rp 14.000 triliun tercatat 29,74%.
(Ad -- Solid Gold Berjangka)
0 comments :
Posting Komentar