Kedatangan mereka untuk menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon & menyampaikan aspirasinya jelang aksi pada Jumat 29 September atau aksi 299 mendatang di Parlemen.
Mereka yg hadir diantaranya Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath, Wasekjen FPI Ja'far Sodhiq, & Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif. Setidaknya, ada dua hal yg mereka minta kepada DPR.
"Kita minta DPR mengawal konstitusi Un&g-un&g ttg larangan PKI itu dgn betul-betul. Ada beberapa tuntutan juga kepada DPR untuk MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) memberhentikan anggota yg sdh terang-terangan anti-Pancasila," ujar Ja'far di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/9/2017).
Lalu, Slamet Maarif menjelaskan rencana aksi yg akan dilakukan pada Jumat 29 September atau aksi 299 di depan Gedung DPR. Ia berharap, perwakilan massa aksi nantinya dapat diterima oleh pimpinan.
"Nanti hari Jumat akan turun 50.000 massa setelah salat dzuhur. Mohon dikondisikan pimpinan DPR & MPR," kata dia.
Tak hanya itu, Maarif juga menceritakan soal pengepungan massa di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Maarif meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menjelaskan hal tersebut.
"Kita melihat ada kejanggalan & keanehan. Acara tdk ada izin tapi kenapa enggak ada pencegahan, spt garis polisi ke LBH & panitia diciduk, maka enggak akan terjadi bentrok pada Senin dini hari lalu," jelas Maarif.
Demo Harus Tertib
Menanggapi semua hal tersebut, Fadli Zon mengaku menampung segala aspirasi dari perwakilan yg datang. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi ini kepada pimpinan DPR lainnya.
"Ya ini untuk aksi (aksi 299) saya br tahu. Nanti saya beri tahu yg lainnya supaya nanti kalau jd delegasi bs bertemu dgn pimpinan DPR," ucapnya.
Politisi Partai Gerindra ini pun berjanji akan menerima delegasi & aspirasi dari massa aksi yg akan hadir.
"Kita negara demokrasi, aksi demonstrasi sah-sah saja, tentu dgn tertib. Kalau tadi ada permintaan delegasi, tentu delegasi itu akan kita terima, tergantung rekan-rekan DPR, komisi terkait mungkin bs menerima," terang dia.
Sementara terkait pengepungan di Gedung LBH Jakarta, Fadli meminta perwakilan melengkapi bukti bahwa LBH memang mengadakan seminar terkait PKI. Sebab, kata dia, pihak LBH Jakarta tlh membantah mengadakan seminar bertemakan PKI.
"Ya bs saja sebenarnya kawan-kawan LBH kalau misalnya punya informasi tersebut bs menyampaikan. Tetapi sejauh yg saya lihat, informasi dari kawan-kawan FUI ini nanti bs menjadi dasar dulu bs disampaikan teruskan dari beberapa pihak terkait agar duduk persoalan ini jelas ada atau tdk kegiatan tersebut di LBH ini," tutur dia.
Meski begitu, Fadli menegaskan, sgt hukum yg berlaku di Indonesia, PKI sdh tdk memiliki tempat lg. Dia menilai, hukum yg mengatur hal tersebut sdh jelas, ada, & tertuang dalam Ketetapan atau Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966.
"Hukum jelas yg sekarang ini tdk memberikan satu ruang bagi ajaran komunis, bagi partai komunis, bagi usaha-usaha untuk membangkitkan kembali ideologi ini," tegas Fadli.
Baca juga Artikel - artikel Keren & Terupdate kami lainnya di :
Wordpress.com : Solid Gold
Weebly.com : PT Solid Gold Berjangka
Blogdetik.com : Solid Gold
Strikingly.com : Solid Gold Berjangka
Wixsite.com :Solid Gold
jigsy.com : PT Solid Gold Berjangka
Spruz.com : Solid Gold Berjangka
Bravesite.com : PT Solid Gold Berjangka
(Zmrn - Solid Gold Berjangka)
0 comments :
Posting Komentar